Surabaya (KABARIN) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah ikut mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis atau MBG sekaligus menjaga harga dan stok pangan tetap stabil selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.
“Seluruh pemerintah daerah, ada 17 kementerian, wajib mendukung pelaksanaan MBG. Tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak terlibat,” kata Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi MBG di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis.
Menurut Zulhas, dukungan lintas kementerian dan pemda penting supaya program MBG berjalan lancar, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, ia menekankan pemerintah daerah juga harus memastikan harga pangan terkendali dan stok cukup selama Ramadhan dan jelang Lebaran.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, harga pangan tidak boleh naik bahkan diharapkan bisa turun lewat kebijakan ekstra yang mampu mengatur pasar.
“Oleh karena itu perlu kebijakan-kebijakan ekstra agar bulan puasa dan Lebaran nanti harga bisa terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan pelaksanaan MBG di wilayahnya berjalan tinggi dari segi jumlah dan kualitas layanan.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan estimasi penerima manfaat sekitar 8,39 juta orang.
“Jumlah SPPG banyak, tetapi yang paling penting adalah kualitas. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi jadi salah satu cara agar anak-anak penerima manfaat dapat makanan aman dan bergizi,” kata Emil.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan langsung pemerintah pusat karena memudahkan dialog antara kementerian, bupati, wali kota, dan ketua Satgas MBG di kabupaten/kota.
Beberapa kepala daerah memberi masukan soal percepatan operasional SPPG yang sudah terdaftar tapi belum beroperasi serta kebutuhan tambahan SPPG di wilayah aglomerasi dan daerah 3T.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026